Republiktv- Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) atau pengembangan wilayah terpadu. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pentahelix Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Aula Baiman, Kantor Bapperida, Martapura, Selasa (6/10/2026) pagi.
FGD dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea. Ia mengatakan, Kabupaten Banjar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama kawasan hutan dan perdesaan yang bernilai ekologis sekaligus ekonomis.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara terukur dan seimbang agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Kita tentu sepakat bahwa potensi alam yang luar biasa ini tidak boleh hanya menjadi cerita manis di atas kertas. Kita ingin masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa benar-benar ikut sejahtera, roda ekonominya berputar kencang dari hasil usahanya, tetapi di saat yang sama, sungai, hutan dan alam kita tetap asri dan terjaga,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, pendekatan IAD menjadi salah satu strategi untuk mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertanian, pariwisata, infrastruktur hingga lingkungan, dalam satu arah pengembangan wilayah.
“Melalui IAD, perhutanan sosial menjadi jalan nyata untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, penguatan kelompok, hilirisasi produk dan perluasan akses pasar,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Banjar melalui Bapperida bersama perangkat daerah terkait telah melaksanakan Desk IAD. Kegiatan tersebut bertujuan menyinkronkan program lintas sektor sekaligus memperjelas pembagian peran masing-masing perangkat daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), misalnya, berperan membina badan usaha milik desa (BUMDes) serta memperkuat kerja sama dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) mendukung peningkatan kualitas pengolahan produk, termasuk pemenuhan standardisasi dan legalitas usaha. Dinas Pertanian berfokus pada pemberdayaan petani dan inovasi agraris.
Dukungan lainnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) melalui penguatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) dalam menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan berbasis desa.
Yudi menegaskan, percepatan perhutanan sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.
“Keberhasilan percepatan perhutanan sosial tidak mungkin dipikul pemerintah daerah saja. Kita membutuhkan keterlibatan solid dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas sebagai pelaku utama,” tegasnya.
Melalui FGD Pentahelix tersebut, Pemkab Banjar menargetkan empat rumusan konkret. Pertama, menyinkronkan program kerja lintas sektor agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kelompok perhutanan sosial.
Ketiga, memperkuat model bisnis yang berorientasi pada pengembangan usaha, mulai dari hilirisasi produk hingga perluasan akses pasar. Keempat, memperjelas pembagian peran setiap unsur pentahelix agar pelaksanaan program lebih terarah dan tepat sasaran.
Yudi berharap hasil FGD dapat menjadi pijakan dalam menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program perhutanan sosial di Kabupaten Banjar.
“Pemkab Banjar melalui Bapperida akan terus mengawal agar pendekatan ini terintegrasi utuh dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen master plan IAD yang sedang disusun harus menjadi pedoman eksekusi pembangunan yang membawa berkah nyata. Mari kita bangun harmoni antara ekonomi dan ekologi demi Kabupaten Banjar yang kita cintai,” pungkasnya.
