Republiktv- Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat digitalisasi transaksi daerah, termasuk penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan indeks digitalisasi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Sky Convention Center, William Tandiono Complex, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dhany, serta peserta HLM TP2DD.
Habib Idrus mengatakan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Digitalisasi juga mencakup keterhubungan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas kanal pembayaran digital, mulai dari QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking, hingga layanan perbankan lainnya.
Menurut Habib Idrus, semakin banyak pilihan pembayaran yang mudah diakses, semakin terbuka pula kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” tegasnya.
QRIS Parkir Jadi Program Prioritas
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengungkapkan, berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar masih berada di peringkat ke-24 dalam indeks digitalisasi daerah se-Kalimantan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, baik pada layanan publik maupun pembayaran pajak dan retribusi.
Salah satu program yang tengah diinisiasi adalah penerapan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir. Pemkab Banjar juga mendorong seluruh perangkat daerah pengelola retribusi agar menyediakan metode pembayaran berbasis QRIS.
Nashrullah menyebut penerapan transaksi nontunai mulai menunjukkan perkembangan di sejumlah sektor, terutama layanan rumah sakit dan puskesmas. Masyarakat semakin banyak memanfaatkan QRIS untuk melakukan pembayaran layanan kesehatan.
Namun, perluasan transaksi digital masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah perdesaan. Kebiasaan menggunakan uang tunai serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pembayaran digital menjadi sejumlah kendala yang perlu diatasi.
“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucapnya.
Selain sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, BPKPAD juga berencana menyusun program untuk mendorong ASN lebih aktif menggunakan transaksi nontunai. Skema apresiasi bagi ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi masih dikaji dan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.
Dinas PUPR dan RSUD Ratu Zalecha Raih Apresiasi
Pada akhir kegiatan, Pemkab Banjar menyerahkan apresiasi kepada sejumlah perangkat daerah berdasarkan pemanfaatan QRIS.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta RSUD Ratu Zalecha menerima penghargaan sebagai pengguna QRIS dengan nilai transaksi terbesar.
Sementara itu, UPTD Puskesmas Kertak Hanyar memperoleh penghargaan untuk kategori frekuensi transaksi terbanyak. Adapun Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan mendapat apresiasi atas dukungan dalam layanan pembuatan QRIS.
Melalui penguatan sistem pembayaran digital, Pemkab Banjar berharap transaksi pemerintahan semakin transparan, pelayanan publik lebih mudah diakses, dan penerimaan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
