Republiktv.com- Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotabaru kian meluas dalam dua hari terakhir. Tidak hanya melumpuhkan angkutan darat, kelangkaan ini juga mulai mengganggu transportasi laut dan aktivitas nelayan.
Di sejumlah SPBU, antrean kendaraan mengular sejak sore hingga malam hari. Para sopir truk harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian mendapatkan solar.
“Kami sudah antre lama, tapi belum tentu dapat. Kalau tidak dapat, besok antre lagi,” ujar seorang sopir.
Keterbatasan pasokan turut memicu kenaikan harga di lapangan. Solar yang sebelumnya berada di kisaran Rp6.800 per liter kini dijual sekitar Rp10.000 per liter di SPBU, bahkan mencapai Rp15.000 per liter di tingkat pengecer dengan stok terbatas.
Akibatnya, puluhan truk terpaksa menghentikan operasional, sehingga distribusi barang ikut terhambat.
Transportasi Laut Ikut Terdampak
Dampak krisis BBM juga dirasakan di sektor transportasi laut. Ketersediaan Pertalite yang terbatas membuat sejumlah speedboat tidak dapat beroperasi.
Seorang pelangsir BBM, Arbain, menyebutkan sekitar 20 hingga 30 unit speedboat tidak beroperasi dalam dua hari terakhir.
“Sudah kosong dua hari. Penumpang tidak terangkut karena tidak ada BBM,” ujarnya.
Menurutnya, kendala utama saat ini bukan semata harga, melainkan sulitnya mendapatkan pasokan BBM.
Keluhan serupa disampaikan operator speedboat dari Pulau Sebuku. Ia menilai akses pengisian BBM menjadi persoalan, mengingat keterbatasan fasilitas di wilayah kepulauan.
“Tidak mungkin kami membawa speedboat ke SPBU,” katanya.
Kebijakan dan Tantangan di Lapangan
Di sisi lain, kebijakan pembelian BBM menggunakan sistem barcode serta larangan pengisian menggunakan jeriken diberlakukan untuk mengatur distribusi agar lebih tepat sasaran.
Namun, di wilayah yang belum memiliki SPBU, kebijakan tersebut dinilai menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada distribusi tidak langsung.
Sejumlah pihak menilai diperlukan penyesuaian kebijakan di daerah kepulauan agar distribusi BBM tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
Harapan Solusi
Para sopir, nelayan, dan pelaku transportasi berharap pemerintah daerah bersama DPRD segera mengambil langkah konkret, mulai dari normalisasi pasokan hingga penyediaan fasilitas pendukung seperti SPBU terapung.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa distribusi energi yang tidak merata dapat berdampak luas, tidak hanya pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kotabaru.
