Gubernur Kalsel Pimpin Rakor Satgas Karhutla dan Pengawasan BBM, Antisipasi Kemarau 2026

Komentar
X
Bagikan

Republiktv- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru.

Rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, Pertamina, BMKG, SKK Migas, serta jajaran pemerintah daerah itu membahas dua isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kelancaran distribusi BBM di wilayah Kalimantan Selatan.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, struktur Satgas Karhutla perlu diperbarui agar lebih efektif dalam menghadapi ancaman kebakaran yang diperkirakan meningkat seiring memasuki musim kemarau. Ia meminta satgas yang akan dibentuk melakukan inventarisasi berbagai kendala di lapangan serta menyiapkan langkah antisipatif secara menyeluruh.

Menurutnya, berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi dengan curah hujan yang mulai menurun dan Juli diprediksi sebagai awal musim kemarau di sebagian wilayah Kalimantan Selatan.

Muhidin juga menginstruksikan seluruh anggota satgas untuk melakukan pengecekan kesiapan personel, sarana, dan prasarana guna memastikan penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi apabila terjadi kebakaran.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia mengingatkan kondisi cuaca yang mulai panas berpotensi memicu munculnya titik api yang dapat meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Jangan membakar lahan atau sampah sembarangan. Jika selesai membersihkan lahan, lebih baik sampah dikubur agar tidak menimbulkan risiko kebakaran,” tegasnya.

Pada agenda kedua, rapat juga membahas pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Gubernur memastikan pasokan BBM di daerah dalam kondisi aman dan mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia meminta pengelola SPBU, khususnya di kawasan perkotaan, mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrean panjang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, termasuk menindak praktik premanisme di sekitar SPBU serta dugaan penimbunan BBM bersubsidi.

Menurutnya, hingga saat ini kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk memperkuat pengawasan, akan dibentuk satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina.

Satgas tersebut akan melakukan pengawasan lapangan serta patroli siber guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pemberian sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra melaporkan hingga saat ini terpantau 1.137 titik panas di wilayah Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terdampak mencapai 41,39 hektare. Kabupaten Barito Kuala bahkan telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

BMKG dalam paparannya menyebutkan belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun sejumlah daerah diperkirakan mulai mengalami awal musim kemarau dalam waktu dekat. Kondisi iklim tahun ini juga dipengaruhi fenomena El Nino, meskipun tingkat kekeringan diprediksi tidak separah beberapa tahun sebelumnya.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dapat semakin optimal, sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Sumber: wasaka.kalselprov

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *