Republiktv- Pemerintah Kabupaten Banjar masih menunggu kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya pengajuan bantuan yang telah dilakukan pemerintah daerah hingga kini belum membuahkan hasil, sementara penanganan di lapangan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat menghadiri Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah bertema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla” di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Martapura, Rabu (7/10/2026).
Yudi menjelaskan, Pemkab Banjar telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya dengan mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak September tahun lalu untuk mengajukan permohonan Bantuan Presiden (Banpres).
Dalam pengajuan tersebut, Pemkab Banjar turut menyampaikan data faktual kondisi karhutla di daerah, mulai dari hasil pemetaan wilayah hingga data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan data terintegrasi dari pemerintah pusat.
“Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Yudi, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan penanganan karhutla secara maksimal. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga terus dilakukan agar kebutuhan penanganan bencana di Kabupaten Banjar mendapat dukungan yang memadai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, yang memimpin rapat menegaskan komitmen DPRD untuk bergerak cepat dan responsif dalam menyikapi dampak karhutla.
Ia mengapresiasi upaya Pemkab Banjar yang telah membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Namun, ia menilai upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan.
“Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri. Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit. Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Buser 690 Banjar, Hasan Hamdan, mengungkapkan keterbatasan peralatan dan prasarana masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pemadaman karhutla.
Menurutnya, kondisi di lapangan cukup berat karena sarana pendukung pemadaman masih terbatas. Kendala serupa juga dihadapi dalam penyaluran air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan, terutama akibat terbatasnya armada dan sarana distribusi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan karhutla, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada Buser 690 Banjar pada akhir rapat.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemadaman karhutla sekaligus membantu penanganan dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar.
