Republiktv- Komisi IX DPR RI menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Kalsel, Senin (12/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, itu diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H Muhidin.
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan yang menjadi lingkup kerja Komisi IX DPR RI, mulai dari pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pernikahan dini, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga pengawasan obat dan makanan.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan apresiasi Gubernur Kalsel atas perhatian dan komitmen DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.
Ia juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, di antaranya pelayanan kesehatan, pemerataan pelaksanaan program MBG hingga wilayah pelosok, serta dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Gubernur H Muhidin berharap kunjungan tersebut dapat menampung berbagai masukan dan persoalan di daerah untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Pimpinan rombongan reses, Muhammad Yahya Zaini, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan anggaran, tantangan di lapangan, serta aspirasi masyarakat. Hasilnya diharapkan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Menurut Yahya, karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, serta mengganggu aktivitas sekolah maupun pekerjaan masyarakat.
Ia menegaskan, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis harus menjadi kelompok prioritas dalam perlindungan kesehatan saat terjadi kabut asap.
“Karenanya kami ingin memperoleh gambaran mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat asap, kesiapan obat, dan masker, kapasitas Puskesmas dan rumah sakit sistem rujukan serta jangkauan masyarakat,” ucap Yahya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri 17 anggota Komisi IX DPR RI, termasuk Sri Melyana dan Mariana dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Selatan, serta sejumlah anggota lainnya. Hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan, BKKBN pusat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, serta kepala satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalsel.
Dalam pertemuan itu, sejumlah instansi memaparkan kondisi dan pelaksanaan program sesuai bidang masing-masing. Paparan disampaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BGN, dan BPOM.
Selain dialog dan pemaparan, kegiatan tersebut diisi penyerahan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris. Ahli waris almarhum Muhammad Noor dari PT Galuh Cempaka menerima santunan senilai Rp213.517.840 yang mencakup Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan beasiswa.
Sementara itu, keluarga Isri Yadie dari PPRSAR Dinas Sosial Provinsi Kalsel menerima manfaat JKM dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp187.500.000.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan bantuan modal usaha melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) kepada Lusi Indrawati. Bantuan tersebut berkaitan dengan pengembangan usaha kerajinan tangan setelah penerima mengikuti pelatihan pembuatan buket bunga dan literasi keuangan, serta memperoleh edukasi mengenai optimalisasi manfaat JKM, JHT, dan JP.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat di tengah ancaman kabut asap, Kementerian Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI turut menyerahkan bantuan masker kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
