Republiktv- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan sekitar 150 personel untuk memperketat patroli di kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Kota Banjarbaru, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meluas.
Langkah tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, Senin (12/10/2026) siang.
Dalam kunjungan itu, Raja Juli mengapresiasi koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Berdasarkan pemantauan pada hari kunjungan, kondisi titik panas atau hotspot di Kalsel dinilai paling baik dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
“Per hari ini, alhamdulillah, Kalimantan Selatan angka hotspot-nya terbaik di Kalimantan,” ujar Raja Juli Antoni.
Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya pengendalian tidak mengendur. Hujan alami diperkirakan baru turun pada pertengahan November, sedangkan lahan gambut masih rentan terbakar dan berpotensi memunculkan titik api baru jika pengawasan melemah.
“Masih ada sekitar satu bulan lagi. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, Manggala Agni, dan relawan, semua tetap waspada,” tegasnya.
Raja Juli menekankan pentingnya menjaga konsistensi pemadaman dan pencegahan selama periode rawan tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Kalsel bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, BPBD, BMKG, dan kelompok relawan.
“Saya percaya, dengan koordinasi yang sangat baik, kita bisa atasi titik-titik lainnya dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur H Muhidin menjelaskan, patroli terus diintensifkan, terutama di kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang berada di sekitar wilayah ring satu Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Dinas Kehutanan Kalsel mengerahkan sekitar 150 personel untuk melakukan patroli di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah munculnya kebakaran baru.
“Gerakan kita untuk menjaga hutan lindung ini, Dinas Kehutanan rutin melakukan patroli. Ada 150 orang yang dikerahkan, baik di luar maupun di dalam kawasan,” kata Muhidin.
Pengawasan di sekitar bandara menjadi perhatian karena wilayah rawan karhutla meliputi Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, hingga Barito Kuala. Meski demikian, penanganan tetap membutuhkan koordinasi lintas kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Selatan.
Muhidin juga menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk membantu daerah yang membutuhkan tambahan dukungan operasional. Ia meminta bupati dan wali kota segera berkoordinasi apabila anggaran penanganan karhutla yang tersedia tidak lagi mencukupi.
“Kalau dana yang sudah diberikan oleh Presiden habis, tolong beritahu Gubernur agar bisa menyuplai kebutuhan yang diperlukan. Kemarin, kebutuhan solar juga kita bantu,” katanya.
Selain mengandalkan pemerintah dan petugas lapangan, Pemprov Kalsel mulai memperkuat keterlibatan sektor swasta. Muhidin menyebutkan, empat perusahaan telah menyatakan kesiapan membantu pendanaan relawan untuk mendukung pemadaman karhutla.
Pemerintah provinsi selanjutnya akan mengarahkan dukungan tersebut melalui lembaga atau kelompok relawan yang dapat dibina bersama perusahaan.
“Sudah ada empat perusahaan yang siap membantu pendanaan relawan. Nanti kita carikan lembaganya, seperti kelompok relawan ini, untuk dibina oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalsel,” ujarnya.
Menurut Muhidin, keterlibatan perusahaan diperlukan agar upaya penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan petugas di lapangan. Dukungan swasta diharapkan dapat menjangkau kawasan sekitar operasional perusahaan maupun kabupaten lain yang menghadapi kebakaran.
“Perusahaan kita minta membantu memadamkan api di Kalimantan Selatan, baik di daerah ring satu maupun di kabupaten-kabupaten lainnya,” pungkasnya.
Usai meninjau penanganan karhutla di Kalsel, agenda Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dilanjutkan ke Kalimantan Tengah untuk melihat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Kunjungan itu turut dihadiri jajaran Kementerian Kehutanan RI, unsur Forkopimda Kalsel, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Noviar, Kabinda Kalsel Kombes Pol Sentot Adi Dharmawan, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby, pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel, serta sejumlah undangan lainnya.
