republiktv,-Pemanfaatan transaksi digital di Kalimantan Selatan dinilai belum optimal. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyoroti rendahnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang masih di bawah 10 persen dari total transaksi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel 2026, yang digelar di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (15/4/2026).
“Kita kurang sosialisasi. Jadi harus diperbanyak dan masyarakat perlu diajari hingga terbiasa menggunakan QRIS,” ujar Muhidin.
Selain QRIS, gubernur juga menekankan pentingnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintah daerah. Hingga saat ini, baru enam dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang telah mengimplementasikan sistem tersebut.
“Saya mengimbau daerah yang belum memiliki KKI agar segera menerapkannya. Kalau pemerintah saja belum menggunakan transaksi non-tunai, apalagi masyarakat,” tegasnya.
Muhidin menilai percepatan digitalisasi tidak hanya berdampak pada kemudahan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Digitalisasi bukan hanya soal alat transaksi, tetapi juga instrumen pengawasan agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemberian insentif untuk meningkatkan penggunaan QRIS, dengan tetap diimbangi kesiapan infrastruktur dan kanal layanan digital yang memadai.
Sementara itu, Wakil Ketua TP2DD Kalsel Fadjar Majardi melaporkan seluruh pemerintah daerah di Kalsel telah masuk kategori digital dengan skor di atas 89 persen dalam indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Meski demikian, tingkat pemanfaatan layanan digital seperti QRIS, internet banking, dan e-commerce masih berada di bawah 50 persen.
“Secara sistem dan kanal sudah tersedia dengan baik, tinggal mendorong pemanfaatannya,” jelas Fadjar.
Dalam kesempatan tersebut, Kota Banjarbaru berhasil meraih penghargaan Banua Digital Award 2026 sebagai daerah dengan transformasi digital terbaik.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat digitalisasi transaksi daerah guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern.
