republiktv,- Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, guna memastikan arah pembangunan berjalan terpadu dan saling menguatkan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (7/4/2026).
Menurut Muhidin, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan lintas sektor agar lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pembangunan agar lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Kalsel berpedoman pada visi “Kalsel Bekerja” yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Selain itu, Kalsel juga diproyeksikan sebagai gerbang logistik Kalimantan dengan dukungan sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Dari sisi capaian, indikator makro tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,10, melampaui rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,16 persen, sementara angka kemiskinan berada di 3,73 persen.
“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan kita sudah tepat, namun tetap membutuhkan penguatan melalui perencanaan yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Muhidin juga menekankan pentingnya keselarasan dengan agenda nasional tahun 2027, yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama, khususnya dalam penanganan banjir yang harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan drainase, hingga pembangunan sodetan untuk mengendalikan wilayah rawan banjir,” tegasnya.
Pemprov Kalsel juga terus mendorong percepatan proyek strategis, seperti pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
“Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menambahkan bahwa fokus Musrenbang tahun ini diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah serta peningkatan pelayanan dasar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan antarwilayah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan yang berimbang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
