Republiktv- Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri dan relawan di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor digelar dengan mengacu pada data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau berpotensi berlangsung panjang hingga awal 2027.
Kondisi kering tersebut mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Salah satunya ditandai dengan menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio yang menjadi salah satu sumber penting untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pasokan energi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Sekda Banjar H Yudi Andrea meminta seluruh pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, memperketat pemantauan ketersediaan air bersih.
Pemantauan dinilai penting dilakukan apabila curah hujan terus menurun hingga November mendatang.
Selain persoalan ketersediaan air, aktivitas pascapanen juga menjadi perhatian karena berpotensi memicu munculnya titik api akibat pembakaran lahan terbuka.
Karena itu, para camat diminta aktif turun ke desa untuk memberikan edukasi secara persuasif kepada petani agar tidak menggunakan metode pembakaran dalam pengelolaan lahan.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegas Yudi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Di sisi lain, Yudi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengantisipasi potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Ketersediaan masker diminta dipastikan, dengan distribusi diprioritaskan ke wilayah yang paling terdampak karhutla dan asap.
Melalui Rakor tersebut, seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI, diminta memperkuat koordinasi serta menghilangkan ego sektoral dalam penanganan bencana.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” tutupnya.
