Republiktv- Besarnya nilai investasi tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar. Di usia ke-76 tahun, investasi diarahkan agar memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga penguatan usaha mikro, kecil dan menengah.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga terus memperkuat pelayanan dan kemudahan perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik.
OSS Permudah Pelaku Usaha
Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission atau OSS dinilai memiliki peran penting dalam mempermudah pengurusan dan penerbitan perizinan.
Perizinan diterbitkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang diajukan pelaku usaha, sepanjang persyaratan dasar terpenuhi.
Data OSS menunjukkan jumlah NIB yang diterbitkan mencapai 7.296 dokumen pada 2023, meningkat menjadi 8.500 pada 2024 dan 9.886 dokumen pada 2025.
Sementara hingga Triwulan I 2026, tercatat 2.215 NIB telah diterbitkan.
Pelayanan Didekatkan ke Pelaku Usaha
Kemudahan perizinan juga diperkuat melalui sejumlah inovasi. Salah satunya MOLING atau Mobil Keliling, yang memberikan bantuan fasilitas perizinan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang terkendala jarak maupun akses internet.
Ada pula Cafe Konsultasi, yang menyediakan ruang konsultasi perizinan dengan konsep lebih santai dan fleksibel.
Sementara JEMPOL LKPM memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pembuatan akun OSS, perubahan KBLI hingga penyusunan dan penyampaian LKPM.
Investasi Harus Membuka Lapangan Kerja
Pemerintah daerah juga menekankan agar investasi yang masuk tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor.
Perusahaan besar didorong untuk melaksanakan program CSR, membangun kemitraan dengan UMKM dan merekrut tenaga kerja lokal.
Berdasarkan data OSS periode 2018 hingga 2025, tercatat 115.257 tenaga kerja Indonesia terserap melalui perizinan berusaha yang diterbitkan OSS.
Kemitraan UMKM Terus Didorong
Dampak investasi juga diupayakan melalui program kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Jumlah kesepakatan kemitraan meningkat dari 6 dokumen pada 2023 dan 2024 menjadi 14 dokumen pada 2025.
Jumlah usaha besar yang terlibat meningkat dari 6 perusahaan pada 2023 menjadi 9 perusahaan pada 2024 dan 12 perusahaan pada 2025.
Sementara jumlah pelaku UMKM meningkat dari 6 orang pada 2023 menjadi 12 orang pada 2024 dan 14 orang pada 2025.
Nilai investasi melalui program kemitraan juga meningkat dari Rp967 juta pada 2023 menjadi Rp2,23 miliar pada 2024 dan Rp3,2 miliar pada 2025.
Investasi dan Masyarakat Harus Tumbuh Bersama
Investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.
Arus investasi juga membuka peluang kerja baru serta memperluas rantai pasok dan pasar bagi produk lokal.
Namun, pemerintah juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menarik investasi, antara lain kondisi ekonomi nasional dan global, kebijakan pemerintah pusat, perubahan regulasi dan sistem perizinan, tingkat kepercayaan investor hingga kondisi sosial dan politik.
Karena itu, kemudahan berusaha dan kepastian regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Di usia ke-76 tahun, Kabupaten Banjar tidak hanya mengejar pertumbuhan nilai investasi.
Lebih jauh, investasi diarahkan untuk menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui lapangan pekerjaan, kemitraan dengan UMKM dan berkembangnya usaha lokal.
Dengan peluang investasi yang masih terbuka luas, pemerintah daerah menegaskan komitmennya memberikan kepastian dan kemudahan berusaha kepada investor.
Investasi pada akhirnya bukan hanya tentang berapa besar modal yang masuk, tetapi tentang seberapa besar nilai tambah yang dapat tumbuh dan dirasakan bersama masyarakat Kabupaten Banjar.
Pada akhirnya, investasi bukan hanya tentang seberapa besar modal yang masuk, tetapi seberapa besar nilai tambah yang mampu dirasakan masyarakat. Memasuki usia ke-76 tahun, Kabupaten Banjar terus membuka ruang investasi yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
