republiktv,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 sebagai forum strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan sejumlah proyek prioritas yang akan dipercepat, mulai dari pembangunan infrastruktur besar hingga langkah konkret mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu proyek utama yang menjadi fokus adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut. Proyek ini telah berjalan sejak 2025 dan kini memasuki tahap pemantapan, dengan target penyelesaian pada 2028. Selain itu, pembangunan stadion baru juga masuk agenda prioritas, dengan pembebasan lahan dijadwalkan rampung pada 2026 dan konstruksi fisik dimulai pada akhir tahun.
“Jalan lintas tengah Mali-Mali ke Binuang juga kami siapkan untuk mengurai kepadatan di Jalan A. Yani. Tahun ini fokus pembebasan lahan, dan pembangunan dimulai pada 2027,” ujar Muhidin.
Dalam upaya penanganan banjir, Pemprov Kalsel merancang pembangunan sodetan sungai yang menghubungkan wilayah Tanjung (Tabalong) hingga Hulu Sungai Utara (HSU) untuk memperlancar aliran air menuju Sungai Barito. Selain itu, normalisasi sungai melalui pengerukan juga akan dilakukan di sejumlah titik, termasuk HSU, Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Sungai Alalak di Banjarmasin.
Sementara itu, progres Bendungan Riam Kiwa saat ini difokuskan pada tahap akhir pembebasan lahan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk mendukung proses tersebut sebelum masuk ke tahap konstruksi.
“Setelah lahan siap dan desain final tersedia, pembangunan bendungan bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Menghadapi potensi karhutla saat musim kemarau, Pemprov Kalsel juga memperkuat langkah antisipasi melalui pembangunan dan perbaikan kanal resapan air, khususnya di kawasan Liang Anggang dan Cindai Alus. Upaya ini bertujuan menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.
Pemprov juga membuka opsi penetapan status darurat bencana apabila kondisi kemarau mencapai level ekstrem. Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan mengajukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan hujan.
Di akhir arahannya, Muhidin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan, termasuk melalui skema pembiayaan bersama dan pengajuan proposal ke pemerintah pusat.
“Sinergi harus diperkuat. Daerah bisa memulai, sisanya didorong melalui dukungan provinsi maupun pusat agar pembangunan lebih cepat terealisasi,” pungkasnya.
