Hukum dan Kriminal Kabupeten Banjar NARASI

Pemkab Banjar Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih Melalui Penerangan Hukum Hakordia 2025

Pemkab Banjar Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih Melalui Penerangan Hukum Hakordia 2025

republiktv,- Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Melalui kolaborasi antara Bagian Hukum Setda dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, digelar kegiatan Penerangan Hukum dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Barakat Martapura ini dibuka oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, didampingi Kepala Kejari Banjar, Dr. Musafir. Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Aliansyah, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, yang memberikan pemaparan mengenai strategi pencegahan tindak pidana korupsi di era pemerintahan modern.

Pencegahan Korupsi sebagai Investasi Masa Depan

Dalam sambutannya, Habib Idrus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui pencegahan, edukasi, serta penindakan. Kami berharap seluruh ASN semakin memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya di hadapan para kepala SKPD yang hadir.

Wabup menambahkan bahwa upaya memperkuat budaya antikorupsi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa dan daerah, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ajak ASN dan Masyarakat Perkuat Integritas

Habib Idrus turut menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, komitmen antikorupsi tidak akan efektif tanpa dukungan masyarakat, termasuk keberanian melaporkan indikasi penyimpangan di lingkungan sekitar.

“Mari kita mulai dari komitmen diri sendiri untuk tidak melakukan praktik yang berindikasi korupsi,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap pemahaman ASN terkait pencegahan korupsi semakin kuat dan penerapan prinsip good governance dapat berjalan lebih optimal di seluruh lini pemerintahan.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *