Kalsel Raih Peringkat 3 Nasional Penghargaan Daerah Inklusif Disabilitas
republiktv,- Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas dengan menempati peringkat 3 terbaik se-Indonesia.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel serta Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, pada acara penganugerahan di Desa Durajaya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan inklusif, terutama pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Plt. Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan capaian ini merupakan hasil sinergi lintas perangkat daerah. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras bersama untuk berkomitmen mewujudkan pembangunan inklusif, khususnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan proses penilaian dilakukan dalam dua tahap. Pertama, penyusunan dokumen administrasi terkait perencanaan, kebijakan, hingga inovasi daerah. Kedua, verifikasi lapangan dan wawancara oleh tim penilai dari Bappenas, akademisi, jurnalis, serta organisasi penyandang disabilitas.
“Dukungan seluruh SKPD sangat penting dalam melalui kedua tahapan ini dan membangun komitmen nyata terhadap inklusivitas, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan,” tegas Galuh.
Sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam mendukung penilaian antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi dari Kalimantan yang meraih penghargaan ini, di tengah dominasi daerah-daerah di Pulau Jawa.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kalsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memberi ruang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. (MC Kalsel)
