Rakor diikuti Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, bersama Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya. Kegiatan berlangsung dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru dan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, serta dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, dan unsur Forkopimda se-Indonesia.
Selain memantau perkembangan inflasi daerah, rakor juga membahas langkah antisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa berdasarkan tren IPH, Kalimantan Selatan berada pada kondisi harga yang relatif stabil dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Alhamdulillah, pada minggu ketiga Januari 2026 Kalimantan Selatan tidak termasuk provinsi dengan kenaikan harga tertinggi. Bahkan, tercatat mengalami penurunan sebesar 0,03 persen,” ujar Eddy.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Terkait potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Eddy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sesuai arahan Kementerian Perhubungan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan tarif batas atas penerbangan sebagai upaya pengendalian harga.
“Kita berharap kebijakan subsidi, termasuk PPN yang ditanggung pemerintah, tetap berlanjut. Selain itu, maskapai diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku, terlebih saat ini terdapat subsidi avtur dan subsidi khusus untuk menjaga stabilitas harga tiket,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam merencanakan perjalanan udara, salah satunya dengan membeli tiket lebih awal guna menghindari lonjakan harga saat musim puncak.
“Kami mengajak masyarakat untuk membeli tiket tidak di masa peak season, tetapi jauh hari atau early bird. Harapannya, langkah ini dapat membantu pengendalian inflasi, khususnya pada periode angkutan Lebaran Februari–Maret 2026,” pungkas Eddy.
Sebagai informasi, rakor pengendalian inflasi yang dirangkai dengan evaluasi program pembangunan tiga juta rumah tersebut diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun virtual.