Republiktv- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi inflasi daerah masih dalam kondisi terkendali. Meski demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) melalui pemantauan harga dan langkah intervensi yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Selain membahas pengendalian inflasi, agenda rapat juga mencakup kenaikan harga ikan segar, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rusma Khazairin mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Berdasarkan rilis BPS pada Juni lalu, kita berada di urutan keenam tertinggi nasional. Kemudian berdasarkan rilis minggu kedua Juli, posisi Kalimantan Selatan turun menjadi peringkat ke-12, dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berada di angka 0,09,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menjelaskan komoditas ikan segar yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional masih berada dalam kondisi aman di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, berdasarkan peta geospasial inflasi, kondisi komoditas ikan segar di Kalimantan Selatan berada pada kategori hijau yang menunjukkan harga relatif stabil dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.
“Amannya komoditas ikan segar di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari peta geospasial inflasi. Kita berada di zona hijau, sehingga kondisi harga ikan segar masih relatif aman dibandingkan daerah lain,” jelas Eddy.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lengah dalam mengendalikan harga komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi.
Sesuai arahan Gubernur H. Muhidin, pemerintah daerah diminta terus melakukan pemantauan harga serta melaksanakan Gerakan Pasar Murah maupun Operasi Pasar secara berkelanjutan apabila diperlukan.
“Harga pangan bergejolak harus terus dipantau. Jika tidak dikendalikan sejak dini, komoditas penyumbang inflasi bisa mengalami kenaikan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat,” katanya.
Untuk memperkuat langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian telah mengembangkan Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi – Kalsel Bekerja, yang berfungsi mendeteksi potensi lonjakan harga maupun ketersediaan pasokan secara lebih cepat.
Eddy menjelaskan, sistem tersebut dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik dan diharapkan menjadi acuan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sesuai kondisi di lapangan.
“Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah mengambil kebijakan lebih cepat dan tepat dalam mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Sistem EWS Kawal Inflasi tersebut kini telah resmi diluncurkan dan dapat diakses melalui laman kawalinflasi.kalselprov.go.id.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya rapat koordinasi pengendalian inflasi dilaksanakan secara rutin sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi nasional.
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti Kepala BPS Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Sumber: wasaka.kalselprov.go.id
